Pangkalpinang, (14 Januari 2025) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPK Babel) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mendukung Pembangunan Nasional TA 2023 s.d. Semester 1 2024 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Bangka pada tanggal 9, 10, dan 14 Januari 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan Kepala BPK Babel, Flora Anita Diassari kepada Pj. Gubernur Babel, Sugito, Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, dan Pj Bupati Bangka, Isnaini, serta pimpinan DPRD dari masing-masing daerah tersebut. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir juga Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BAKUDA/BPPKAD dari masing-masing pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauaan Bangka Belitung menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK ini berjenis Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan untuk menilai suatu hal pokok, dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Hal pokok yang diperiksa dalam hal ini adalah Pengelolaan APBD dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional pada masing-masing pemerintah daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah beserta seluruh jajarannya dapat segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kami juga menekankan peran aktif dari Inspektorat Daerah untuk mengawal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK oleh satuan kerja terkait. Kami juga berharap hasil pemeriksaan ini akan memberikan manfaat bagi DPRD sebagai salah satu sarana mengimplementasikan fungsi pengawasannya,” ujarnya.
Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Pj. Gubernur Babel, Sugito, menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas profesional, independen, dan objektif tim pemeriksa dalam menjalankan tugas.
“Kami akan memastikan bahwa setiap aspek yang menjadi temuan dalam laporan ini akan diperbaiki demi kemajuan dan pembangunan yang lebih baik di provinsi ini,” ujarnya.
Kepala BPK Provinsi Babel menambahkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengamanatkan bahwa pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat tersebut diwajibkan untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut rekomendasi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (Humas)
