Pangkalpinang, 15 Mei 2023
Pemerintah Kabupaten Belitung kembali memperoleh Opini WTP yang disampaikan dalam acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2022. Penyerahan LHP tersebut dilakukan secara seremonial yang bertempat di Gedung Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK. Ketua DPRD, Bupati, dan segenap pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK menyampaikan bahwa Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah : (a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian intern; (c) penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup. BPK memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ untuk Laporan Keuangan Kabupaten Belitung TA 2022. BPK mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Belitung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ketiga kalinya.
Walaupun Opini WTP, masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki Pemda Belitung seperti hal-hal berikut :
- Pembayaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2022 Tidak Sesuai Ketentuan;
- Belanja Hibah TA 2022 kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Sah dan Belum Lengkap;
- Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- Penganggaran Pendapatan dan Belanja BOS Tidak Sesuai Ketentuan.
Ketua DPRD Belitung dan Bupati Belitung dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas pemeriksaan yang telah dilakukan dan berharap dengan pencapaian tersebut menjadikan pemerintah dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di masa yang akan datang.
