Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Pendidikan kembali akan memberikan Beasiswa bagi lulusan SMA/SMK di daerah itu yang berminat menjadi guru. Berita selengkapnya

Rencana kenaikan gaji honorer pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan saat APBD perubahan 2019 disahkan. Sebelumnya Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Pernah menggumumkan kenaikan gaji honorer mulai dibayarkan bulan Mei. Akan tetapi rencana tersebut batal karena terkendala aturan penambahan anggaran. Para honorer berharap agar kenaikan gaji tersebut akan dirapel. Berita selengkapnya

Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babel) sehubungan dengan sejalannya rencana Kementan dengan program pertanian Babel terutama berkenaan dengan program mengembalikan kejayaan rempah-rempah di Indonesia dan di Babel ada program mengembalikan kejayaan lada. Berita selengkapnya

Silakan klik link di bawah untuk membaca Pencairan Dana Alokasi Khusus Fisik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menemukan tiga hal menjadi temuan dari penatausahaan keuangan di sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Babel. Berita selengkapnya

Warga Desa Nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melaporkan Kades Nangka ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan warga ini terkait dugaan korupsi empat proyek Infrastruktur Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sepanjang tahun anggaran 2018. Berita selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menganggarkan dana sebesar Rp 1,2 miliar untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat Kelurahan. Berita selengkapnya

Pada Tahun 2014-2016 luas kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang mencapai 196,2 hektar atau 1,65 persen dari total luas ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setelah dilakukan kegiatan intervensi dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan stakeholder, luasnya berkurang secara bertahap menjadi 187,9 hektar pada tahun 2017. Setahun kemudian angka itu kembali turun menjadi 21,90 hektar. Berita selengkapnya

Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Susanto mengatakan, berdasarkan hasil masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada permasalahan terkait pengelolaan iuran pelaksanaan pendidikan (IIP) atau uang komite. Berita selengkapnya