Pada Jumat 25 Mei 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011 pada tiga entitas pemeriksaan yaitu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka. Penyerahan tersebut dilakukan secara terpisah per masing-masing pemerintah daerah.
Penyerahan LHP dimulai pada pukul 8.30 BBWI dengan penyerahan penyerahan LHP atas LKPD TA 2011 pada Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bingkros Hutabarat, S.H. kepada Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur, Jafri, Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaja Purnama dan Inspektur Kabupaten Belitung Timur, Ahmadni. Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2011 BPK RI memberikan pendapat wajar dengan pengecualian.
Penyerahan LHP selanjutnya dilaksanakan pada pukul 10.15 BBWI dengan penyerahan penyerahan LHP atas LKPD TA 2011 pada Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Andi Saparudin Lanna, Wakil Bupati Belitung, Sahani Saleh dan Plt. Inspektur Kabupaten Belitung, Karyadi Sahminan. Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2011 BPK RI memberikan pendapat wajar dengan pengecualian.
Penyerahan LHP selanjutnya dilaksanakan pada pukul 14.10 BBWI dengan penyerahan penyerahan LHP atas LKPD TA 2011 pada Kabupaten Bangka yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Parulian, S.IP, Bupati Bangka, Yusron Yazid dan Sekretaris Inspektoran Kabupaten Bangka, Kastati. Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2011 BPK RI memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Harapan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar LHP tersebut dapat bermanfaat sebagai pendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sehingga cita-cita kita semua dapat tercapai, yakni pemerintah yang bersih dan transparan demi kesejahteraan rakyat.
 |
 |
 |
