Kamis, 8 September 2016

EXECUTIVE SUMMARY

 

1. Wagub Instruksi SKPD Penuhi LHP BPK

Rakyat Pos headline

Wagub Babel, Hidayat Arsani, menginstruksikan agar SKPD di lingkup Pemprov Babel untuk memenuhi dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang menjadi temuan BPK Perwakilan Babel. Menurutnya, BPK tidak alngsung memvonis SKPD melakukan kesalahan, tetapi diberikan waktu untuk memperbaiki laporan dalam waktu 60 hari kerja. Jika aturan tersebut dilanggar, SKPD tidak bisa menyalahkan BPK bila temuan itu bergulir pada proses hukum. Wagub berharap untuk tahun 2016 ini opini BPK terhadap laporan keuangan Pemprov Babel bisa WTP.

Sementara itu, wartawan sulit mengakses informasi tentang tindaklanjut LHP BPK Perwakilan Babel kepada Inspektorat Pemprov Babel. Inspektur Haryoso kerap ngeles ketikda ditanya tindaklanjut LHP tersebut.

 

2.LPSE Babel Memenuhi Standarisasi LKPP

Rakyat Pos hal.2

LPSE Pemprov Babel menjadi LPSE keempat tingkat provinsi yang berhasil memenuhi 17 standar lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tiga LPSE sebelumnya, yakni milik Pemprov Jawa Barat, Sumbar, dan Provinsi Kalbar. Kasubdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE Hermawan menilai Provinsi Babel dapat dicontoh karena dalam kurun waktu 6 tahun semenjak berdirinya LPSE, mampu memenuhi standar LKPP.

 

3.Anggaran Kapasitas DPRD Basel Rp 19,5 M

Babel Pos hal. 13 dan Rakyat Pos hal.5

Anggaran Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD Kab. Basel tahun 2016 mencapai Rp 19,5 M. Nilai ini naik Rp 7,2 miliar pada APBD Perubahan yang baru disahkan pekan lalu. Pada APBD Induk 2016, Anggaran Peningkatan ini hanya Rp 12,2 miliar dan terjadi peningkatan mencapai 58,67% pada APBD Perubahan. Peningkatan ini juga terjadi pada Uang Harian SPPD anggota DPRD. Uang harian yang sebelumnya Rp 530 ribu per harinya, sekarang menjadi Rp 1,6 juta dan uang transport menjadi Rp 340 ribu. Hal ini berdasarkan Permendagri No.52 tahun 2015 tentang Penyusunan APBD yang menyebutkan penetapan SPPD DPRD diantaranya Uang Harian disesuakan dengan kemampuan keuangan daerah. Angka ini berlaku bagi PNS dan Honorer.

 

4.Yan Siap-Siap Pangkas DL

Bangka Pos hal.13

Pemprov Babel saat ini kesulitan keuangan, akibat defisit APBD dan penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Kabid Anggaran DPPKAD Babel, Amin menjelaskan saat ini pemprov defisit sebesar Rp 337 miliar atau berkurang Rp 86 miliar dari defisit sebelumnya sebesar Rp 423,337 miliar. Sekda Babel Yan Megawandi mengatakan banyk anggaran yang akan dipangkas. Selain sejumlah anggaran SKPD yang dicoret, pihaknya juga akan memangkas dinas luar dan tambahan penghasilan pegawai.