Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BPK Babel) memperingati HUT ke 69 BPK Tahun 2016 dengan melaksanakan serangkaian acara mulai tanggal 11 s.d. 21 Januari 2016. Rangkaian kegiatan dimaksud adalah Pertandingan Olah Raga, Family Gathering, Upacara Bendera, dan Syukuran. Pertandingan olah raga sebagai rangkaian pertama dilaksanakan tanggal 11 s.d. 15 Januari 2016 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi...

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Ke-68 BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan kegiatan Family Gathering dengan mengusung tema “Bersama Untuk BPK”. Acara ini diselenggarakan pada Minggu, 17 Januari 2016 di halaman Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan family gathering merupakan kegiatan yang telah rutin diselenggarakan setiap tahun oleh Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh keluarga besar...

Selasa, 11 Agustus 2015 21:49 WIB Pangkalpinang (Antara Babel) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membentuk Panitia Khusus guna mengkaji besaran tarif pajak hiburan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di daerah itu. “Pembentukan Pansus tersebut dikarenakan lesunya perekonomian di Bangka Belitung termasuk di Pangkalpinang yang telah memberikan pengaruh negatif pada sektor wisata atau hiburan kota ini,” ujar Wakil...

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH   Sumber: http://www.diskes.jabarprov.go.id I. PENDAHULUAN Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini termaktub dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), sebagai upaya memberikan...

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Hari Jumat, 08 Januari 2016 melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota...

Selasa, 4 Agustus 2015 22:26 WIB Sungailiat (Antara Babel) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bertahap akan menarik para sekretaris daerah yang selama ini membantu kepala desa untuk kemudian ditempatkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. “Penarikan sekdes untuk dikembalikan ke sejumlah dinas atau SKPD merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa...

Selasa, 30 Juni 2015 13:40 WIB Pangkalpinang (Antara Babel) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi mengatakan pejabat di lingkungan pemerintahan provinsi boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik merayakan Idul Fitri 1436 Hijriah. "Saya hanya mengizinkan pejabat menggunakan mobil dinas untuk berlebaran di dalam Pulau Bangka dan Belitung," kata Rustam Effendi di Pangkalpinang, Selasa. Ia mengatakan mobil dinas tidak boleh digunakan...

Selasa, 11 Agustus 2015 21:49 WIB Pangkalpinag (Antara Babel) - DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membentuk Panitia Khusus guna mengkaji besaran tarif pajak hiburan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat di daerah itu. “Pembentukan Pansus tersebut dikarenakan lesunya perekonomian di Bangka Belitung termasuk di Pangkalpinang yang telah memberikan pengaruh negatif pada sektor wisata atau hiburan kota ini,” ujar Wakil...

Babel Lakukan Validasi Data Aset Tetap Selasa, 23 Juni 2015 11:07 WIB   Pangkalpinang (Antara Babel) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melakukan evaluasi dan validasi data aset tetap daerah untuk menertibkan administrasi inventaris daerah itu. "Saat ini, tim sensus aset sedang melakukan peninjauan dan pendataan ulang aset tetap daerah di kabupaten/kota, agar data aset yang diperloleh lebih valid dan terpecaya,"...