Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang...
Silahkan klik link dibawah untuk membaca.
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bendahara
Silakan klik link di bawah untuk membaca
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA
Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Tinjauan Hukum Penyelenggaraan Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Setelah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH
Silakan klik link di bawah untuk membaca
TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 BESERTA PENGAWASANNYA
www.ugm.ac.id
Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi suatu wabah penyakit yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke...
Tulisan Hukum – Mengenal Jaksa Pengacara Negara
Profesi jaksa sering diidentikan dengan perkara pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan “melekatnya” fungsi Penuntutan oleh jaksa, yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum...
PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Silakan klik link di bawah untuk membaca
PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH