PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Silakan klik link di bawah untuk membaca Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Silakan klik link di bawah untuk membaca Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Setelah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018

TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH

Silakan klik link di bawah untuk membaca TINJAUAN HUKUM REGULASI DAN SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI DAERAH  

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 BESERTA PENGAWASANNYA

www.ugm.ac.id Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi suatu wabah penyakit yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke...

Tulisan Hukum – Mengenal Jaksa Pengacara Negara

Profesi jaksa sering diidentikan dengan perkara pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan “melekatnya” fungsi Penuntutan oleh jaksa, yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum...

PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Silakan klik link di bawah untuk membaca PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Tulisan Hukum – Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Pembangunan merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Ketika membicarakan pembangunan maka harus memperhatikan pula ketersediaan lahan...

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH

Silakan klik link di bawah untuk membaca TINJAUAN HUKUM TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH (STUDI KASUS: PERKEMBANGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA...

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama...

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH   Sumber: http://www.diskes.jabarprov.go.id I. PENDAHULUAN Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga...

KEBIJAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TIMAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Silakan klik link di bawah ini untuk membaca Kebijakan Reklamasi dan Pascatambang Timah serta Implementasinya di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Free WordPress Themes, Free Android Games
Buka WhatssApp
1
Butuh bantuan?
BPK
Halo, BPKawan!
Ada yang bisa kami bantu?