Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara oleh Bendahara
Silakan klik link di bawah untuk membaca
MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA OLEH BENDAHARA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19 BESERTA PENGAWASANNYA
www.ugm.ac.id
Pada awal tahun 2020, dunia menghadapi suatu wabah penyakit yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Penyakit tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke...
PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Silakan klik link di bawah untuk membaca
PENCALONAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama...
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH
Sumber: http://www.diskes.jabarprov.go.id
I. PENDAHULUAN
Memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga...
Tulisan Hukum – Mengenal Jaksa Pengacara Negara
Profesi jaksa sering diidentikan dengan perkara pidana. Hal ini bisa jadi disebabkan “melekatnya” fungsi Penuntutan oleh jaksa, yang mana fungsi tersebut berada dalam ranah hukum...
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
Silakan klik link di bawah untuk membaca
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Swakelola Setelah Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH
Silakan klik link di bawah untuk membaca
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KAPASITAS FISKAL DAERAH (STUDI KASUS: PERKEMBANGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH DI WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA...
KEBIJAKAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG TIMAH SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Silakan klik link di bawah ini untuk membaca
Kebijakan Reklamasi dan Pascatambang Timah serta Implementasinya di Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang...
Silahkan klik link dibawah untuk membaca.
Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 Terhadap Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi