Realisasi pajak Kabupaten Bangka sampai Selasa (14/12) mencapai 96,92 persen atau sekitar Rp 57 Miliar dari target Rp 59 Miliar. “Jadi kita masih minus 1,8 milliar dari 11 sektor pajak kita,” ungkap Bupati Bangka Mulkan SH MH saat membuka kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Bangka di OR Bangka Setara Kantor Bupati Bangka, Selasa (14/12/2021). Kegiatan yang digelar Badan...

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Babel) Daroe Tri Sadono, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman yang telah menghibahkan lahan Pemprov Babel kepada Kejaksaan Tinggi. Luas tanah hibah tersebut seluas 1.250 m2  untuk pembangunan Masjid Mizan Adhyaksa dan area belakang Kejati seluas 5.680 m2 yang saat ini prosesnya sudah dalam tahap pembukaan lahan atau land clearing...

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong upaya peningkatan pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan guna menunjang gerak pembangunan di daerah itu. "Berbagai langkah strategis terus kami lakukan agar setiap tahunnya terjadi peningkatan pencapaian, salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada kepala desa dan lurah yang mampu memenuhi target yang sudah dicanangkan sejak awal," kata...

Anggaran Rp106,9 miliar sudah dikeluarkan untuk penanganan Covid‑19 di Kepulauan Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, Rp76,2 milar merupakan refocusing dari dana alokasi umum (DAU), sekitar Rp5,2 miliar dana belanja tidak terduga (BTT), dan Rp25,5 miliar dana insentif daerah (DID). Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Naziarto dalam rapat dengar pendapat terkait realisasi anggaran penanganan Covid‑19, di ruang rapat Badan...

Pada hari Rabu, 22 Desember 2021, bertempat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BPK menyerahkan 6 (enam) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada pemerintah daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Ida Farida kepada Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Wakil Gubernur...

magnetindonesia.co BANGKAPOS.COM - Realisasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang perumahan di Pangkalpinang kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang masih rendah. Sejak Agustus 2020 hingga 24 Agustus 2021, dari 250 perumahan subsidi, baru 11 perumahan yang sudah melakukan serah terima aset PSU. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang, Miego, Selasa (24/8/2021). "Kita memang tidak ada target untuk penyerahan...

bangkapos.com BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan, Welly A Riduan menyebut, realisasi retribusi parkir di Kota Pangkalpinang hingga bulan Juli lalu sudah terealisasi 60 persen atau senilai Rp600 juta. Kata Welly, pihaknya akan tetap optimis target retribusi parkir akanntercapai meski Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di Kota Pangkalpinang. "Target retribusi tepi jalan...

bangkapos.com BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Perparkiran menjadi salah satu sektor yang akan digenjot pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain perparkiran, mengoptimaliasi BUMD dan pajak retribusi lainnya juga akan menjadi sumber PAD lainnya. Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming menyebut Pemkab Bangka Barat, sedang berupaya meningkatkan PAD. "Kalau untuk peningkatan PAD kami langkah-langkahnya, salah satunya ada di BUMD. Lalu...

www.lintasdiklat.id Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto menyebut, semakin banyaknya investor seperti restoran hingga ritel modern yang masuk Kota Pangkalpinang tentu berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang. "Kalau investornya berupa restoran sudah pasti pajak restorannya masuk ke kita, belum lagi pajak reklamenya, kalau seperti ritel modern Indomaret Alfamart itu pajak reklamenya masuk ke kita, sudah pasti...

Bangka Belitung menjadi satu diantara daerah yang belanja pegawainya tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa 35 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya untuk pegawai. Menyikapi pernyataan ini, Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi mengatakan saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja, selalu menekankan belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai. "Memang semestinya anggaran pendapatan belanja...